Isu Mahar Rp 500 M Calon Menteri, Institut Ecosoc: Pantes ada Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang

itoday - Isu gawat dilontarkan advokat senior Humphrey Djemat. Ketua Umum PPP versi ‘muktamar Jakarta’ ini mengungkapkan adanya praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Humphrey saat menghadiri diskusi di kantor Formappi, Jakarta (24/11). Menurut Humphrey, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Presiden Jokowi di Kabinet.

Tak urung, banyak pihak mendesak Humphrey untuk membuka data diri pihak-pihak yang ditawari jabatan menteri dengan mahar ratusan miliar itu.

Praktisi hukum  yang juga politisi Demokrat Benny K Harman menegaskan, bahwa tokoh sekaliber Humphrey tentu tidak sembarang bicara.

“Apa bener berita ini? Agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat, sebaiknya Pak Humphrey memberikan penjelasan terbuka dan detail tentang isu sensitif ini. Tokoh sekaliber Humphrey tentu tidak sembarang bicara, apa motif Humphrey melempar bola panas ini?” tulis Benny Harman di akun Twitter @BennyHarmanID.

Lembaga penelitian Institut Ecosoc Rights turut mempertanyakan isu mahar calon menteri itu. Setidaknya ada dua hal yang mendukung dugaan itu. Yakni, adanya upaya sistematis untuk “membunuh” KPK dan usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Ada praktik mahar Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri Kabinet Jokowi? Apakah berlaku juga untuk komisaris utama BUMN? Pantesan pada bersuara bulat bunuh KPK dan ada  usul untuk memperpanjang jabatan presiden,” tulis akun @ecosocrights.

Di sisi lain, Ketua Progres 98, Faizal Assegaf menilai tudingan Humphrey Djemat itu tuduhan serius. Untuk itu aktivis 98 ini berharap pihak Istana untuk melaporkan masalah itu ke kepolisian.

“Tudingan politikus PPP Humphrey Djemat sebut ada mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri. Tuduhan yang serius, sebaiknya pihak Istana laporkan ke Polisi,” tegas Faizal Assegaf di akun @faizalassegaf.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah membantah isu mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional. 

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Pramono di Gedung III Kemensetneg (25/11).

Komentar

Artikel Terkait