Diplomat Senior: Pemerintah tak Mampu Beri Jawaban Benar, Mengapa Habib Rizieq tak Bisa Kembali!

itoday - Tidak ada otoritas Pemerintah RI yang mampu memberikan jawaban benar dan memuaskan terkait alasan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tidak bisa kembali ke tanah airnya, Indonesia.

Penegasan itu disampaikan diplomat senior Hazairin Pohan menyikapi cara Pemerintah RI menyelesaikan pro kontra pemulangan Habib Rizieq.

“Tak ada otoritas pemerintah yang mampu memberikan jawaban benar dan memuaskan: mengapa HRS tidak bisa kembali ke tanah airnya,” tulis Haz Pohan di akun @hazpohan mengomentari tulisan bertajuk “Kemlu: HRS Bukan Urusan Kami”.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menegaskan bahwa kepulangan Habib Rizieq bukan kewenangan Kemenlu. Di sisi lain, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi RI-Arab Saudi, soal Habib Rizieq.

Hari ini, di jagat sosial media terjadi perang sengit hastag #WelcomeBackHRS dengan  #RakyatTolakKerasFPI. Hingga saat ini, tanda pagar (tagar) #WelcomeBackHRS masih memuncaki trending topic Twitter, mengalahkan tagar #RakyatTolakKerasFPI.

Aktivis 1998, Nadine Olivia, pertama kali mengusung tagar #WelcomeBackHRS. “Ada tagar #RakyatTolakKerasFPI berisik di tweetland kalian diem aja? FPI identik dengan IBHRS, kenapa kita tidak lambungkan saja tagar #WelcomeBackHRS. Ayo kita gaungkan tagar #WelcomeBackHRS Bersama-sama dengan cara reply, RT & like tagar tersebut, sebanyak-banyaknya yaa,” tulis Nadine di akun Twitter @NadineOliviea.

Di satu sisi, tuntutan pembubaran FPI menguat menjelang pelaksanaan Reuni 212 yang akan digelar 2 Desember 2019.

Hingga saat ini, Mendagri Tito Karnavian masih terkesan ragu memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada FPI. Alasannya, masih ada sejumlah masalah dalam AD/ART FPI, salah satunya mengenai konsep Khilafah Islamiyah.

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen (28/11).

Menanggapi “keraguan” Tito, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyarankan Tito Karnavian bertabayun langsung ke FPI perihal istilah 'Khilafah Islamiyah' di AD/ART-nya. Mardani menyakini FPI akan membuktikan bahwa mereka cinta kepada NKRI.

"Silaturahim saja Pak Tito ke kawan-kawan FPI, tabayun langsung. Insyaallah kawan-kawan FPI akan menjelaskan betapa cinta NKRI-nya FPI," kata Mardani seperti dikutip detik.com (29/11).

Komentar

Artikel Terkait