MS Kaban: Mengapa Jokowi Dukung Ahok jadi Gubernur DKI? Tak Rugikan Citra Jokowi Sendiri?

Pertanyaan menarik dilontarkan mantan Menteri Kehutanan RI MS Kaban terkait netralitas Presiden Joko Widodo dalam laga Pilgub DKI 2017.

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu menilai, Presiden Jokowi tidak netral dalam Pilgub DKI 2017. “Sangat heran kenapa Presiden Jokowi justru lebih pro Ahok jadi Gubernur DKI. Apakah tidak merugikan citra presiden sendiri. Sebaiknya netral, ini saran,” tulis Kaban melalui akun Twitter @hmskaban.

MS Kaban mengaitkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ahok dengan “dukungan” Jokowi pada Ahok. “Benarkah Istana mempresure KPK agar masalah RSSW tidak tindak lanjut. Jika ini benar Istana sumber kisruh pemberantasan korupsi,” tegas @hmskaban.

Soal sikap KPK terhadap Ahok, MS Kaban membandingkan kasus Ahok dengan sejumlah kepala daerah yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK. “Mata dan kuku elang KPK tajam untuk Gubernur Sulawesi Tenggara tapi buram dan tumpul untuk Gubernur DKI yang jelas temuan BPKRI Sumber Waras. 2 GubSU, 3 GubRi,GubMalut,GubSultra semua dicokok KPK hny Gub.DKI sangat istimewa KPK gak punya keberanian follow up sesuai UU KPK,” tulis @hmskaban.

Lebih lanjut MS Kaban mempertanyakan kesungguhan KPK memberantas korupsi. “KPK cerdas menelisik Gebernur Sultra njlimet tapi dapat temuan kerugian negara, kok temuan BPKRI hasil audit investigasi juga diabaikan KPK why??” tanya @hmskaban.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan status tersangka korupsi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam jadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sulawesi Tenggara selama 2009-2014.

“Penyidik menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak, dan menetapkan NA, Gubernur Sultra, sebagai tersangka, dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK (23/08).

Menurut Syarif, penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

 

Sumber: https://www.intelijen.co.id/ms-kaban-mengapa-jokowi-dukung-ahok-jadi-gubernur-dki-tak-rugikan-citra-jokowi-sendiri/

Komentar

Artikel Terkait