Rocky Gerung: Perppu Ormas dan Presidential Threshold 20% itu Bentuk Radikalisme Presiden

itoday - Sindiran keras kembali dilontarkan peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung, kepada Pemerintahan Joko Widodo. 

Kali ini, dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) ini menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas, dan kengototan Pemerintah soal presidential threshold 20 persen.

“Dalam ilmu ketatanegaraan abad 21, Perppu dan threshold itu adalah suatu bentuk  ‘radikalisme presiden’. #radikalismepresiden,” sindir Rocky di akun Twitter @rockygerung.

Rocky juga menyindir “ancaman” Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk menutup akses media sosial dan situs berbagi seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube jika tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme.

“Sang menteri cuma pembantu presiden. Beliau pasti ikut terpapar radikalisme presiden,” tulis @rockygerung  meretweet pernyataan akun @usersocio.

Diberitakan sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mempertimbangkan untuk menutup akses media sosial dan situs berbagi jika tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme.

"Permintaan kami pada 'platform' untuk menutup akun-akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen dipenuhi. Ini sangat mengecewakan," ujar Rudiantara usai acara antiradikalisme di Universitas Padjadjaran (14/07).

Rudi menjelaskan platform tersebut enggan menutup akun karena di negara asalnya harus melalui proses pengadilan. "Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklan juga dari sini. Oleh karenanya perlu mematuhi peraturan yang ada di sini," tegas Rudiantara.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 1068 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 1047 kali

sahabat total episode 1