Aksi ‘Jihad Tolak FDS’, Aktivis Muhammadiyah: Yang Tuduh Mendikbud Bunuh Madin, Kurang Piknik

itoday - Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah menjadi isu panas, bahkan masuk di arena Pilpres 2019. Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan tegas menolak kebijakan sekolah delapan jam sehari (full day school/FDS). Bahkan PKB mengancam tak akan mencapreskan Joko Widodo di Pilpres 2019 jika menyetujui kebijakan FDS.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," tegas Wasekjen PKB Maman Imanulhaq seperti dikutip detik (07/08).

Di dunia maya, netizen pun terlibat perang hastag soal FDS. Hingga hari ini (09/08) hastag  #JihadTolakFDS dan #StopPolitisasiSekolah8Jam bersaing menduduki posisi puncak trending topik sosial media Twitter.

Salah satu alasan penolakan PKB ataupun PB Nahdlatul Ulama pada FDS adalah kebijakan FDS akan membunuh eksistensi madrasah.

Soal tudingan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi membunuh madrasah, aktivis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya menegaskan bahwa menteri dari Muhammadiyah itu tidak ada niat membunuh madrasah diniyah (madin).

“Yang menuduh Mendikbud membunuh Madin, kurang piknik,” tegas Mustofa di akun Twitter ‏ @NetizenTofa.  @NetizenTofa meretweet tulisan bertajuk “Mendikbud Alumni Madin, Tidak Ada Niat Membunuh Madin”.

Menyikapi polemik FDS, Koordinator Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Muhammad Izzul Muslimin menegaskan mendukung Permendikbud 23/2017. 

Izzul menilai, sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak Permendikbud tersebut sangat berlebihan. Apalagi, ada yang mengaitkan kebijakan adalah desakan dari Muhammadiyah yang didasarkan karena Mendikbud Muhadjir Effendi merupakan salah satu  pengurus Muhammadiyah.

"Dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah sama sekali tidak ada didalamnya kepentingan Muhammadiyah atas kebijakan tersebut," tegas Izzul dalam jumpa pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah (09/08).

Di sisi lain, pengamat kebijakan dari Segitiga Institute, Muhammad Sukron, mengatakan ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sengaja menutup mata terhadap kebijakan Full Day School. “Buktinya, ada beberapa fakta yang sengaja dibelokkan,” kata Sukron seperti dikutip sangpencerah (09/08).

Pertama, menurut Sukron, Kemdikbud tidak pernah menggunakan istilah Full Day School. “Setahu saya, kebijakan Mendikbud ini tentang penguatan karakter. Bahkan Pak menteri berkali-kali menegaskan sekolah yang sudah menerapkan FDS justru cenderung tidak ada masalah dengan pendidikan karakter. Yang difokuskan oleh Kemdikbud adalah sekolah reguler yang belum menerapkan pengaturan waktu untuk PPK,” terangnya.

Kedua, Muhaimin menuduh FDS dipaksakan. “Padahal tidak ada klausul dalam Permendikbud yang memaksakan. Bahkan pelaksanaan PPK ini bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan sekolah,” lanjut Sukron.

Yang lebih menyesatkan lagi, tambah Sukron, pengaturan hari sekolah dianggap akan mematikan Madrasah Diniyah. Padahal, dengan pengaturan jam sekolah tersebut disertai dengan upaya penguatan sinergi di antara tiga pusat pendidikan, yakni sekolah, masyarakat dan keluarga. “Jadi Madin yang sudah ada di masyarakat justru bisa bersinergi. Siswa tetap bisa mengikuti Madin usai jam sekolah dan guru dapat memberikan pembimbingan dan penilaian bekerja sama dengan ustadz di Madin,” kata Sukron.

Dia mengatakan, jika penyesatan ini dilakukan terus menerus dikhawatirkan masyarakat yang sudah cerdas justru akan kecewa dengan manuvernya. “Lihat saja, di satu sisi dia (Muhaimin, red) bilang jangan buru-buru bermanuver soal Pilpres, dia sendiri bilang akan menarik pencalonan Jokowi dalam Pilpres jika menudukung kebijakan Mendikbud ini,” tegas Sukron.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 1475 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 1427 kali

sahabat total episode 1