Diduga Terkait Amunisi Pilpres 2019, KPK Didesak Usut Kesepakatan Impor Gas dari Singapura

itoday - Perlu diklarifikasi, bahwa kesepakatan impor gas dari Singapura diduga terkait adanya permainan mafia besar demi amunisi Pilpres 2019.

Penegasan itu disampaikan aktivis politik Rahmah Simatupang (11/09). "Singapura bukan memproduksi gas, tetapi bisa mengekspor ke Indonesia yang kaya sumber gas. Ini menandakan ada mafia yang bermain," kata Rahman.

Berbagai media di Singapura menyebutkan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura dalam rangka perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara, menghasilkan kontrak HOA suplai gas cair (Liquefied Natural Gas/LNG ) antara PLN dengan traders Singapore yaitu Keppel Offshore and Marine dan Pavilion Gas.

Rahman mengingatkan, impor gas dari Singapura bisa mengarah kepada persepsi bahwa ada upaya menjual kedaulatan bangsa Indonesia ke asing untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Walaupun dari hitungan matematis, impor gas dari Singapura lebih murah daripada membeli gas dari dalam negeri untuk kebutuhan PLN, tetapi impor menguntungkan bangsa lain," ungkap Rahman.  

Dalam kontrak kesepakatan Heads Of Agreement (HOA)  disepakati bahwa Keppel Offshore dan Pavilion Gas akan mensuplai kebutuhan LNG dengan kapal LNG ukuran kecil untuk PLTGU kapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW untuk wilayah bagian barat Indonesia, 

Di sisi lain, kata Rahman, tingginya harga gas dalam negeri menandakan ada yang salah dalam tata kelola. "Semua harus direformasi tata kelola gas agar bisa bermanfaat untuk rakyat dan bangsa Indonesia," ungkap Rahman. 

Rahman pun mendesak KPK untuk bergerak menyelidiki munculnya kerja sama impor gas dari Singapura. "KPK harus membongkar kasus ini, termasuk siapa yang bermain, makelar yang diuntungkan," pungkas Rahman.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 1480 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 1431 kali

sahabat total episode 1