Pemuda Muhammadiyah: Kritikan Pemerintah tak Beres Urus Negara, Semua Berasal dari Lawan Politik

itoday - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak turut menyoal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat dari lawan politik pada Pemilu 2019.

“Pokoknya kalau ada kritik Pemerintah tidak beres urus ekonomi, hukum dll, semuanya berasal dari lawan politik jelang 2019,” sindir Dahnil di akun Twitter @Dahnilanzar.

Dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan (03/10), Presiden Jokowi menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019. Jokowi menantang orang itu untuk blak-blakan saja.

Menurut Jokowi, tilikan soal daya beli tidak bisa dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online). Padahal, kata Jokowi, daya beli tak benar-benar anjlok. "Saya terima angka, jasa kurir naik 135 persen di akhir September ini. Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan," ujar Jokowi.

Jokowi tidak keberatan mengajak diskusi jika yang mengembuskan isu itu adalah pebisnis. Tapi karena yang mengembuskan isu itu adalah orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja. "Orang politik tugasnya seperti itu kok, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja. Orang 2019 tinggal setahun," kata Jokowi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo membuktikan bantahannya terhadap isu turunnya daya beli masyarakat. Sebab, kata Agus, indikator ekonomi saat ini memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat rendah.

Agus menegaskan, indikator-indikator ekonomi jelas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun. Agus menyinggung zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen hingga 7 persen. Sedangkan pada pemerintahan Jokowi, kata dia, hanya 4 persen hingga 5 persen.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon curiga Presiden Joko Widodo mendapatkan data dan informasi yang keliru mengenai turunnya daya beli masyarakat. "Saya kira itu enggak benar. Informasi yang masuk ke Pak Jokowi itu informasinya salah," kata Fadli seperti dikutip kompas.com (04/10).

Fadli mengatakan, daya beli masyarakat yang menurun saat ini bisa dilihat dari sepinya pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang dan Glodok. Selain itu, retail besar seperti Ramayana dan Matahari juga banyak menutup gerainya. "Ini adalah fakta yang dihadapi, bukan karena lawan politik," tegas  Fadli.

Komentar

Artikel Terkait