“Jika Luhut Panjaitan Paksakan Reklamasi Teluk Jakarta, Sama Saja Menginjak Kedaulatan Rakyat”

itoday - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa tim Gubernur/Wagub DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah mendatangi kantornya untuk membicarakan masalah reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut Luhut, pihaknya telah meminta agar tentang reklamasi tidak dibikin ribut. Luhut juga menanggapi pernyataan Anies yang sempat menyatakan tidak akan melanjutkan reklamasi. Menurut Luhut, keputusan pencabutan itu sudah melalui kajian yang benar. "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar," kata Luhut kepada wartawan (09/10).

Di sisi lain, komunikator Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, menegaskan bahwa membangun Jakarta adalah domain kebijakan Gubernur DKI, bukan domain Kemenko Maritim.

“Membangun Jakarta itu domain kebijakan Gubernur, bukan Domain Kemenko Maritim. Saya sarankan Luhut ikut pilkada 2022 supaya bisa atur Jakarta. Kalau Pak Luhut menang Pilgub Jakarta 2022, barulah boleh tentukan reklamasi jalan terus atau tidak, karena memang itu hak Gubernur,” sindir Ferdinand di akun Twitter @lawanjokowi_.

Ferdinand juga mengingatkan, jika Menko Maritim memaksakan kehendak meneruskan reklamasi, maka hal itu sama saja dengan menginjak kedaulatan rakyat. “Luhut, jika memaksakan meneruskan reklamasi dengan memaksakan kehendak, maka Luhut sama saja menginjak kedaulatan rakyat,” tulis @lawanjokowi_.

Mengapa reklamasi Teluk Jakarta menginjak kedaulatan rakyat? “Luhut harus menghormati hak kedaulatan rakyat Jakarta yang sudah memilih @aniesbaswedan dan @sandiuno sebagai Gub/Wagub Jakarta dengan program STOP REKLAMASI. Demokrasi adalah kedaulatan tertinggi Rakyat. Jakarta telah memilih untuk menghentikan Reklamasi dengan memilih @aniesbaswedan dan @sandiuno,” tegas @lawanjokowi_.

Jauh sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait nasib untuk memulai atau menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan reklamasi, sedangkan penentuan nasib reklamasi ada di tangan Gubernur DKI Jakarta.

"Kewenangan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan Keppres 52 tahun 1995, Keppres ini juga mengatur mengenai tata ruang Pantura. Tahun 2008 keluar Perpres 54 tahun 2008, tentang tata ruang Jabodetabek Punjur, yang membatalkan tata ruang di Keppres 1995, namun kewenangan izin reklamasi Pantura tetap ada di Gubernur DKI," kata Susi seperti dikutip detik (15/04/2016).

Senada dengan Susi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan wewenang reklamasi ada di Gubernur DKI. 

Menurut Pramono Anung, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 1995, pemerintah pusat telah mendelegasikan wewenang reklamasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  "Perpres itu dalam Pasal 4 wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta berada pada Gubernur DKI," ujar Pramono seperti dikutip okezone (06/04/2016).

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 1467 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 1418 kali

sahabat total episode 1