Roy Suryo: Di Era 4.0 Keberadaan Harun Masiku Mudah Dilacak! Kecuali Semua Sandiwara

itoday - Di era Industri 4.0, keberadaan DPO kasus suap Komisioner KPU Harun Masiku sebenarnya sangat mudah diketahui. Kecuali, semua soal Harun Masiku sandiwara.

Penegasan itu disampaikan mantan Menpora Roy Suryo menanggapi tumpang tindih informasi  resmi keberadaan DPO Harun Masiku.

“Di era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui: Lacak CDRi HP-nya, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya. Dia dan juga keluarganya, begitu saja kok repot. Kecuali satu: Semua Sandiwara,” sindir Roy Suryo di akun Twitter @KRMTRoySuryo2.

Politisi Demokrat ini menyoal data CCTV Harun Masiku yang delay hingga 15 hari. Di mana, Harun Masuki terekam CCTV di Terminal 2 Bandara Soetta pada 07 Januari 2020, tetapi baru ketahuan pada 22 Januari 2020.

“Tweeps, lucu, kabarnya sudah akan siap-siap menyongsong Era 4.0, Pakai A.I (Artificial Intelligence) dsb, tetapi data CCTV saja delay 15 (lima belas) hari!. DPO Harun Masiku ada di Terminal 2 Bandara Soetta tgl 07/01, Baru "ketahuan" tgl 22/01?. Sandiwaranya kacau kalau ugal-ugalan begini,” tambah  @KRMTRoySuryo2.

Politisi PKS Al Muzammil Yusuf turut menyorot lambannya penangkapan DPO Harun Masiku. Al Muzammil menyindir kesigapan aparat keamanan saat menangkap teroris.

“Aparat penegak hukum kita biasanya pandai dan cepat menangkap teroris. Saya kira normalnya mereka juga cepat menangkap tersangka yang raib untuk berbagai kasus hukum lainnya,” tegas Muzammil seperti dikutip RMOL (22/01). 

Muzammil pun mendesak KPK segera bekerja dan menangkap Harun Masiku yang masih buron.

Sejalan dengan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa Menkumham Yasonna H. Laoly dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait keberadaan Harun Masiku.

Sikap ICW itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengomentari informasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang mengatakan Harun telah tiba di Jakarta pada 7 Januari 2020, sehari sebelum OTT Wahyu Setiawan.

"Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoaks kepada publik," ujar Kurnia seperti dikutip CNNIndonesia.com (22/01).

Komentar

Artikel Terkait