Pengamat Politik: Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim akan Picu Aksi Huru-hara di Masyarakat

itoday - Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan membuat kondisi negara semakin tidak stabil dan akan memicu aksi huru-hara di masyarakat.

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Arman Garuda Nusantara melalui akun Twitter @armangn8. Menurut mantan staf ahli Menpan RB Yudhi Chrisnandi ini, dengan rencana pemindahan ibu kota, penguasa RI sedang menguji amarah rakyat.

“Pegang omongan saya, pemindahan Ibu Kota baik negara maupun Pemerintahan ke Kaltim ini akan membuat kondisi negara makin tak stabil dan akan menjadi pemicu Aksi huru-hara di Masyarakat. Secara tak langsung Para Penguasa di Republik ini sedang menguji amarah rakyat,” tulis @armangn8 menanggapi usulan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar.

Sebelumnya, Musni Umar mengusulkan agar Ibu Kota RI tetap di Jakarta, sementara Ibu Kota Pemerintahan di Penajam Utara, Kalimantan Timur.

“Berita terpopuler masih Ibukota yang mau dipindahkan di Kaltim. Saya usul win-win solution Ibukota negara tetap Jakarta, Ibukota Pemerintahan di Penajam Utara Kaltim,” tulis Musni Umar di akun @musniumar.

Guru besar sosiologi ini menegaskan, posisi Jakarta sebagai Kota Proklamasi perlu menjadi pertimbangan. “Saya usul Ibukota negara tetap Jakarta sedang Ibukota pemerintahan di Penajam Utara Kaltim. Ini jalan tengah. Jakarta kota proklamasi. Kata Bung Karno: Jangan sekali-sekali melupakan sejarah (Jasmerah),” tulis @musniumar.

Musni mendesak RUU Ibu Kota Negara yang sedang dikebut penyelesaiannya sangat penting untuk dikaji. Bukan saja konsep RUU Ibu kota negara yang harus dikaji, tetapi juga alasan pindah Ibu kota Negara dari berbagai aspek. Alasan pindah Ibu kota diharapkan sudah melalui hasil studi yang mendalam yang diwujudkan dalam bentuk naskah akademik.

“Hasil kajian mendalam sangat penting karena pengalaman selama ini pembangunan yang tidak disertai studi yang mendalam akhirnya menimbulkan kerugian dan tidak memberi nilai tambah bagi bangsa dan negara,” tulis Musni Umar dalam tulisan panjang bertajuk “Perlu Kajian Mendalam Ibu Kota Negara”.

Musni mencontohkan pembangunan tol layang yang bergelombang, KA cepat Bandara Soetta, dan pembangunan Monorel Rawamangun dan Monorel Kota Palembang.

“Itu merupakan contoh pembangunan yang dilaksanakan tanpa studi yang mendalam dan akhirnya mubazir, penumpangnya minim dan rugi. Pada hal dana yang dipergunakan untuk membangun, pada umumnya bersumber dari utang,” tulis Musni.

Pada sidang Paripurna Rabu (22/01) DPR RI telah mensahkan 50 RUU Prolegnas perioritas termasuk empat RUU Omnibus Law yaitu RUU Kefarmasian, RUU tentang Ibu kota Negara, RUU ttg Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekonomian dan RUU ttg Cipta Lapangan Kerja.

Dari 50 program legislatif nasional (prolegnas) prioritas, terdapat empat RUU Omnibus law. Salah satunya ialah RUU Omnibus Law Ibu kota Negara.

Komentar

Artikel Terkait