Jansen Sitindaon Demokrat akan Berhenti Kritik Menkumham jika Perkara Kivlan Zen Dihentikan

itoday - Meski berjalan menggunakan tongkat, kata-kata Mayjen (Purn) Kivlan Zen tetap terdengar tegas. Seragam Mayjen purnawiran menambah gagah tampilan mantan Kepala Staf Kostrad ini.

"Ini seragam untuk purnawirawan kalau pakai label putih. Saya memakai ini karena (perkara) saya direkayasa oleh Wiranto, Luhut, Tito, oleh semua pejabat negara merekayasa," tegas Kivlan Zen di PN Jakpus, Rabu (22/01) jelang sidang pembacaan eksepsi kasus kepemilikan senjata ilegal.

Kivlan juga mengungkapkan bahwa Jendral (Purn) Wiranto telah korupsi uang Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa, sebesar Rp 10 miliar.

"Hasil dari pengadilan tahun 2002 atas Kabulog (Kepala Badan Urusan Logisik) yang didakwa memakai uang untuk PAM Swakarsa, dia terima Rp 10 M, tapi dia tidak menyerahkan ke saya, itu kan koruptor," tegas Kivlan. 

Selain sikap tegas dan keberaniannya mengungkap kebenaran, jsa-jasa Kivlan Zen, membetot simpati publik. Warganet pun menggalang hastag atau tanda pagar (tagar) #DoaUntukKivlanZein. Selama dua hari, tagar #DoaUntukKivlanZein menjadi trending topic Twitter di Indonesia.

Penulis senior Zarra Zettira ZR hingga hari ini masih menggalang tagar #DoaUntukKivlanZein. “#jumatbarokah Semoga keberkahan bersama kita yang TIDAK LUPA Kawan yang sedang susah aamiin. Yang lupa kawan kita lupakan juga aja..... #DoaUntukKivlanZein,” tulis Zarra di akun Twitter  @zarazettirazr.

Praktisi hukum yang juga politisi Demokrat Jansen Sitindaon secara khusus meminta Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk tidak melanjutkan perkara Kivlan Zen. Jansen menegaskan bahwa soal Kivlan adalah soal kemanusiaan.

“1. Yth Presiden @jokowi & Menkopolhukam Pak @mohmahfudmd: tidak adakah terobosan hukum atau kebijakan yang bisa dibuat Negara untuk tidak melanjutkan perkara Pak Kivlan Zen ini? Ini soal kemanusiaan kita Pak. Kalau soal politik saya juga berkali-kali beda bahkan berbantah keras dengan Beliau,” tulis Jansen di akun Twitter @jansen_jsp.

Bahkan, demi penghentian kasus Kivlan Zen, Jansen bersedia berhenti mengkritik Menkumham Yassona Laoly terkait kasus pelarian politisi PDIP Harun Masiku.

“2. Dikasus Harun Masiku sejak awal saya adalah orang yang paling keras kritik Menkumham bahkan yang pertama memunculkan Pasal 21 Tipikor yang hari ini banyak dipakai orang. Saya akan berhenti bicara ini asal perkara Pak Kivlan ini kita cari solusi untuk dihentikan. Jauh lebih penting ini Pak,” sambung @jansen_jsp.

Komentar

Artikel Terkait