MS Kaban: Jika Jokowi Masih Punya Niat Baik untuk Penegakan Hukum, Harun Masiku Harus Ditangkap!

itoday - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengerahkan aparat penegak hukum dan juga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk segera menangkap Harun Masiku.

Menurut MS Kaban, politisi PDIP yang menjadi tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, itu harus ditangkap dalam keadaan sehat walafiat.

“Untuk meningkatkan rasa percaya bahwa Presiden RI masih punya niat baik untuk penegakan hukum sebaiknya Harun Nasikhu ditangkap dalam keadaan sehat walafiat. Presiden juga bisa perintahkan BIN,” tulis MS Kaban di akun Twitter @hmskaban.

Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mempertanyakan kabar bahwa Harun Masiku sempat berada di PTIK setelah OTT Wahyu Setiawan.

“Keterangan KPK Harun Nasikhu ada di PTIK saat pengejaran ke PTIK lalu ada perintah ke seluruh Kapolda dan Kapolres menangkap Harun Nasikhu, seperti ada inkonsistensi, piye iku and opo jenenge nek ngono,” tanya @hmskaban.

Sebelumnya, @hmskaban juga menulis: “Benarkah Kapolri kerahkan seluruh Kapolda dan Kapolres untuk cari, kejar tangkap Harun Nasikhu? Apa Harun punya ilmu menghilangkan diri? Hasto dan Harun tak terpisah kok beda? Harun nyerah sajalah bantu KPK tegakkan hukum. Semoga perintah Kapolri ada hasilnya.”

MS Kaban menilai, tidak saja di bidang penegakan hukum, Jokowi terlalu sering mengumbar kata-kata dan janji yang inkonsisten.

“Terlalu sering PYM Presiden Jokowi mengumbar kata-kata seperti janji-janji yang inkonsisten dengan apa yang dikerjakan dan itu menuai ketidakpuasan tapi apa daya rakyat gak punya kekuatan apa-apa  terkecuali tersisa sedikit doa-doa kaum tersakiti,” tulis @hmskaban.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menegaskan pihaknya telah memproses permohonan bantuan dari KPK terkait pencarian Harun Masiku.

Kapolri menegaskan, nama Harun Masiku dimasukkan di Daftar Pencarian Orang (DPO). "Kan KPK sudah mengirim DPO dan DPOnya saya sudah limpahkan ke Kabareskrim, telah mengirim seluruh DPO itu ke seluruh Polda dari 34 Polda, 540 Polres DPO sudah sampai," ujar Idham (05/02).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut pihaknya sebagai pendukung KPK belum menemukan titik terang perkembangan terbaru posisi Harun (05/02).

Komentar

Artikel Terkait