Jokowi Tolak Pemulangan Ex ISIS, Diplomat Senior: Buktikan Indonesia Lebih Manusiawi Daripada Barat!

itoday - Rencana pemulangan mantan anggota ISIS dari luar negeri masih menjadi kontroversi. Tidak sedikit yang sepakat dengan pemulangan itu.

Seperti dirilis kumparan.com (10/02), Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo termasuk yang menolak pemulangan ex ISIS Suriah.

Diplomat senior Hazairin Pohan sepakat dengan pemulangan WNI ex ISIS itu. “Mari kita buktikan bangsa ini lebih manusiawi daripada barat,” tulis Haz Pohan di akun Twitter @hazpohan mengomentari tulisan bertajuk “Pemulangan Ex ISIS: Indonesia Lebih Siap Daripada Eropa”.

Diberitakan, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menegaskan, Indonesia lebih siap daripada Eropa untuk memulangkan warga ex ISIS. Warga negara terduga teroris cenderung sulit diterima di negara-negara Eropa karena terdapat faktor-faktor lain seperti Islamofobia atau fobia terhadap Islam.

“Indonesia jauh lebih siap daripada Eropa, kenapa Eropa mengambil sikap yang lebih buruk misalnya ya karena sebelum persoalan ISIS mereka punya persoalan yang lain, fobia Islam misalnya,” kata Anam seperti dikutip dailynewsindonesia.com (08/02).

Secara khusus pelaku seni Denis Malhotra menegaskan bahwa dirinya tidak percaya ISIS merupakan gerakan murni kaum Muslim.

“Saya salah satu orang yang dari awal tidak percaya bahwa ISIS itu gerakan murni kaum Muslim dan organisasi tersebut tidak punya hubungan khusus dengan Amerika/Israel,” tulis Denis di akun  @denismalhotra meretweet tulisan berjudul “Pasukan Suriah Temukan Gudang ISIS Penuh Senjata Buatan Israel”.

Mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya di Suriah, jika orang tersebut belum melepas status warga negara Indonesia (WNI)-nya. 

Din menuturkan konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan negara melindungi warganya.

"Selama mereka masih berstatus WNI. Sekali lagi selama mereka masih berstatus WNI, maka negara harus memberikan perlindungan, itu amanat Konstitusi bahkan amanat dari pembukaan UUD 1945 bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah negara Indonesia kalau tidak salah bunyinya seperti itu," kata Din seperti dikutip detik.com (07/02).

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) ini menegaskan, setiap WNI memiliki hak dilindungi. Meski ada pelanggaran, Pemerintah bisa menghukum mereka setelah memulangkannya dari Suriah.

Menurut Din, jika negara tidak melindungi warga negaranya hal itu merupakan bentuk kezaliman negara. "Masa warga negara asing yang mau jadi WNI kan banyak itu, dan bahkan ada saya dengar dimudahkan untuk jadi WNI. Masa terhadap mereka (WNI Eks ISIS) negara... itu kezaliman negara. Ini pendapat saya, saya mengacu pada konstitusi," kata Din.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 91 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 6

Telah dilihat : 105 kali

Misteri Mustika Situ Angker Cibinong