Fachrul Razi Akui Dilarang Bicara Pemulangan Ex ISIS, Pengamat: Artinya, Tak Kompeten jadi Menag!

itoday - Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan menegaskan, pengakuan Menag Fachrul Razi bahwa dirinya dilarang bicara masalah rencana pemulangan ex Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), menjadi tanda bahwa Fachrul Razi memang tidak kompeten jadi Menteri Agama.

“Menteri Agama dilarang ngomong tentang ISIS. Itu artinya Anda gak kompeten menjadi Menteri  Agama,” tulis Umar di akun Twitter @umar_alchelsea.

Menurut Umar, yang paling “mumpuni” bicara tentang ISIS adalah mantan Kapolri Tito Karnavian. “Pak Tito Karnavian itu paling mumpuni bicara tentang ISIS. Selain ia terjun langsung menangani teroris disertasi kuliahnya juga tentang terorisme,” tulis @umar_alchelsea.

Sebelumnya, Fachrul Razi mengaku dirinya tidak boleh lagi bicara terkait wacana pemulangan sekitar 600 (WNI) mantan ISIS.

Fachrul mengatakan masalah tersebut sudah menjadi ranah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Fachrul mengaku hanya akan bicara saat menyampaikan usul langsung ke Mahfud.

"Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan sudah ada rapat Menko Polhukam," ucap Fachrul seperti dikutip detik.com (10/02).

Di sisi lain, pro kontra soal pemulangan eks ISIS semakin tajam. Setelah sebelumnya, mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan sepakat dengan syarat pemulangan ex ISIS, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga berbicara senada.

"Kalau mereka warga negara Indonesia dan masih punya paspor Indonesia, ya mereka punya hak dong untuk kembali ke tanah airnya," kata Abdul Mu'ti (10/02).

Selain itu, menurut Abdul Mu’ti, dari sisi kemanusiaan, juga perlu dilihat banyak hal dalam menanggapi isu ini. Abdul menyebut banyak dari mereka yang bergabung dengan ISIS hanyalah ikut-ikutan saja.

"Banyak mereka yang tidak tahu menahu, kemudian mereka diajak dan ikut. Nah kalo kemudian semua dipukul rata tidak fair dan tidak adil," ujar Abdul.

Abdul Mu'ti menyarankan pemerintah menerima kepulangan WNI eks ISIS yang dokumen kependudukannya di Indonsia masih lengkap dan sah. Soal kekhawatiran para WNI tak mengakui NKRI, Mu'ti menyarankan adanya semacam 'karantina politik'.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 91 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 6

Telah dilihat : 105 kali

Misteri Mustika Situ Angker Cibinong