Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Ombudsman: Cabut! Ceroboh Tingkat Dewa, yang Teken Tanggungjawab!

itoday - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mendesak RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) untuk dicabut atau ditarik kembali dan diperbaiki.

Penegasan Alvin Lie itu terkait pernyataan Menkumham Yasonna Loaly dan Menkopolhukam Mahfud MD yang menegaskan bahwa terjadi salah ketik di RUU Cilaka. Salah ketik itu terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut Peraturan Pemerintah bisa membatalkan Undang-Undang.

Menurut Alvin Lie, karena dua menteri sudah menyatakan terjadi salah ketik pada RUU Cilaka, maka kebenaran isi dokumen negara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Mengingat sudah 2 Menteri (MenKumHAM & MenKoPolHuKam) yang menyatakan telah terjadi salah ketik pada RUU Cipta Kerja, maka kebenaran isi dokumen negara tersebut TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. Sebaiknya Pemerintah mencabut/menarik kembali naskah RUU tersebut untuk ditelaah dan diperbaiki,” tulis Alvin Lie di akun Twitter @alvinlie21.

Alvin juga meminta pejabat yang menandatangani draft RUU Cilaka itu bertanggungjawab, dan bukan ‘juru ketik’ yang disalahkan.

“1 lagi Menteri yang sebut "Salah Ketik". Ceroboh tingkat dewa dalam memeriksa ketepatan dan  kebenaran isi dokumen yang sedemikian strategis. Jangan salahkan Juru Ketik. Pejabat Penandatangan yang harus bertanggungjawab. Kelalaian, keteledoran, ketidakcermatan merupakan Maladministrasi,” tegas @alvinlie21.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan turut mengecam salah ketik di RUU Cilaka. Syarifuddin Hasan merasa heran, mengingat RUU ini menjadi prioritas. 

"Ternyata ada bantahan Menkopolhukam dan Menkumham bahwa itu salah ketik katanya. Ya masa sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik," kata Syarief seperti dikutip liputan6.com (18/02).

Syarief menegaskan, Peraturan Pemerintah tak bisa membatalkan Undang-Undang. Syarief juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengeliminasi tugas dan tanggung jawab DPR.

"Saya kan mengatakan kemarin, mengingatkan jangan sampe mengeliminasi tugas dan tanggung jawab daripada DPR," kata Wakil Ketua MPR itu.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna menyatakan, pembentukan PP terkait UU Cipta Kerja itu dilakukan setelah berskonsultasi dengan DPR RI.

"Usulan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut, pada intinya tetap menghormati peran DPR RI dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, karena pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Jika harus dilakukan dengan mengubah Undang-Undang, akan memerlukan waktu dan proses antara lain mengusulkan perubahan program legislasi nasional dan pembahasan Pemerintah dengan DPR RI," kata I Ktut Hadi Priatna seperti dikutip detik.com (18/02).

Komentar

Artikel Terkait