Darurat Sipil, Benny Harman: Senjata Ampuh Rezim Jokowi Hadapi Amukan Rakyat Terkait Covid-19

itoday - Pilihan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan Undang Undang Darurat Sipil memunculkan berbagai spekulasi. Mengapa UU Darurat Sipil yang diterapkan Jokowi untuk mengatasi penyebaran Covid-19?

Pakar hukum Benny K Harman menilai, penerapan UU Darurat Sipil akan menjadi senjata ampuh Pemerintahan Jokowi dalam menghadapi rakyatnya sendiri yang kemungkinan ‘mengamuk’ terkait Covid-19.

“Mengapa UU Darurat Sipil yang diterapkan? Karena, itulah senjata ampuh rezim Jokowi untuk menghadapi rakyatnya sendiri yang kemungkinan akan marah besar dan ngamuk jika derita mereka makin mendalam akibat lambannya Covid-19 diatasi. Inilah Annus Horribilis untuk Negara kita. Liberte!,” tulis Benny Harman di akun Twitter @BennyHarmanID.

Benarkan darurat sipil bakal diterapkan? Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa darurat sipil adalah pilihan terakhir yang belum tentu dilaksanakan.

Terkait ketidakjelasan soal darurat sipil itu, Ketum PKS Mohamad Sohibul Iman menyoal sikap Jokowi yang menyebut opsi darurat sipil untuk mengoptimalkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya khawatir sikap presiden seperti itu membuat ruang publik kita makin gaduh dengan perdebatan seputar DS dan melalaikan dari persoalan inti penanganan Covid 19. Yang jadi sorotan tentu Pak  @jokowi. Tentu ini menyulitkan usaha-usaha membangun public trust. Tidak ada salahnya pidato kemarin diralat,” tegas Sohibul Iman di akun @msi_sohibuliman.

Di sisi lain, menurut Sohibul, bisa jadi pemerintah memang tidak yakin bahwa PSBB akan dipatuhi oleh rakyat jika tidak ada darurat sipil.

“Tapi boleh jadi pemerintah memang tidak yakin bahwa PSBB akan dipatuhi oleh rakyat jika tidak ada "paksaan" (AW: tangan besi). Nah paksaan ini dianggap hanya bisa jika ada DS. Dengan DS, rezim fiskal khusus pun bahkan jadi mungkin. Sepertinya DS diyakini sebagai instrumen powerful menangani Covid 19,” tulis @msi_sohibuliman.

Sohibul Iman berharap, pemerintah melanjutkan apa yang sudah disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan pemerintah sedang menyusun PP turunan dari UU 6/2018 terkait Karantina Wilayah.

“Beberapa hari lalu Menkopolhukam mengatakan pemerintah sedang susun PP turunan dari UU no. 6/2018 terkait Karantina Wilayah, akan selesai sepekan. Lalu kenapa jebulnya malah PSBB dan DS? Nah ini juga jadi bibit public distrust kepada pemerintah: ada berapa tim sih di pemerintah? Yang mana yang laik dipercaya?,” tulis @msi_sohibuliman.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 170 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 6

Telah dilihat : 194 kali

Misteri Mustika Situ Angker Cibinong

Telah dilihat : 175 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 5

Telah dilihat : 2308 kali

Mudah Mengalikan Angka 12 | Fun Math