Karantina Wilayah DKI Ditolak, Pengamat: Ini Pasti Ide LBP! Mau Tunggu Ribuan Orang Mati di Jakarta?

 

itoday - Permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Jakarta ditolak pihak Istana Kepresidenan.

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak," kata juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kepada wartawan (30/03).

Menurut Fadjroel, keputusan karantina wilayah harus di tangan presiden. Sementara Presiden Jokowi  tidak mengambil kebijakan karantina wilayah.

Hingga saat ini ada sejumlah kebijakan Anies di DKI dilarang atau dibatalkan. Salah satunya larangan bus luar kota masuk Jakarta telah dibatalkan Menhub Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan. 

Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan menyoal penolakan karantina wilayah yang diajukan Anies Baswedan itu. “Kalian emang keterlaluan. Mau menunggu ribuan orang mati di Jakarta?,” tulis Umar di akun Twitter @GusUmarhs meretweet tulisan bertajuk “Istana: Permintaan Anies soal Karantina Wilayah Jakarta Ditolak”.

Tak hanya itu, Umar juga menyoal alasan ditolaknya karantina wilayah dengan berkaca pada penerapan lockdown di India dan Italia. “India dijadikan sample? Pasti ide LBP ini,” tulis @GusUmarhs. 

Umar juga mempertanyakan kebijakan “status kedaruratan kesehatan masyarakat” yang disampaikan Presiden Jokowi pada konferensi pers di Istana Bogor (31/03) sore. “Kemarin darurat sipil sekarang  darurat kesehatan. Entah besok apa lagi statusnya? Kenapa nyawa manusia seperti mainan ya?,” tulis @GusUmarhs.

Dalam konferensi pers, Presiden Jokowi menyatakan menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah covid-19. Alokasi dana itu diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Alokasi belanja itu sebagian besar atau sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

“Untuk bidang ekonomi 150 Trilyun dan untuk penanganan Covid 19 75 Trilyun. Makin suram bro@OkaWijaya,” tulis @GusUmarhs meretweet tulisan bertajuk “Jokowi Teken Perppu Kucurkan Ekstra Rp405 T Tangani Corona”.

 

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 170 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 6

Telah dilihat : 194 kali

Misteri Mustika Situ Angker Cibinong

Telah dilihat : 175 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 5

Telah dilihat : 2308 kali

Mudah Mengalikan Angka 12 | Fun Math