“Pak Jokowi, Dana Atasi Covid-19 Sunat Dana Abadi Pendidikan? Anggaran Infrastruktur tak Disentuh?”

itoday - “Jangan korbankan (dana) pendidikan untuk kesehatan. Potong dana infrastruktur!,” tulisan itu terpampang di lini massa akun Twitter @RachlanNashidik, milik Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Cuitan itu menjadi pertanyaan bagi Pemerintah, terkait sumber pembiayaan anggaran penanganan wabah Covid-19 yang mencapai Rp 405,1 triliun, sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus yang telah diteken Presiden Joko Widodo.

Rachland mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan salah satu sumber realokasi adalah dana abadi pendidikan.

“Menteri Keuangan mengakui, salah satu sumber realokasi adalah dana abadi pendidikan. Saya cek di Perppu memang benar. Ini memang situasi darurat. Tapi kenapa  anggaran infrastruktur tak disentuh, malah dana abadi pendidikan mau disunat?” tanya @RachlanNashidik.

Rachland pun mendorong agar Perppu 1/2020 itu direvisi. “Perppu perlu direvisi. Dana abadi pendidikan jangan disunat. Itu ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pendidikan anak cucu kita, utamanya yang miskin dan tak berdaya. Potong saja anggaran infrastruktur. Masukkan rencana pemotongan ke dalam Perppu. Siapa setuju?” tulis @RachlanNashidik.

Praktisi hukum Jansen Sitindaon mendesak Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi pemotongan dana pendidikan tersebut.

“Benar sekali pertanyaan ini. Silahkan dijawab Pak @jokowi dan @KemenkeuRI. Bagi kami silahkan saja gunakan uang Negara ini sebanyak mungkin nangani Corona. Bahkan jika perlu lebih dari 405 T. Tapi jangan malah uang beton, tembok dll tak disentuh demi sebuah ambisi, yang lain dipangkasi,” tegas Jansen di akun @jansen_jsp.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menegaskan bahwa pemotongan dana abadi pendidikan itu melanggar konstitusi.

“Dana pendidikan yang dialokasikan ke dana abadi beasiswa adalah penyisihan dana APBN tahun sebelumnya agar dana pendidikan mencapai 20 % sesuai UUD (konstitusi) jika itu diambil berarti APBN sebelumnya melanggar konstitusi karena tidak lagi mencapai 20 %,” tulis Said Didu di akun @msaid_didu

Seperti tercantum dalam Perppu 1/2020 disebutkan bahwa pembiayaan akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 170 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 6

Telah dilihat : 194 kali

Misteri Mustika Situ Angker Cibinong

Telah dilihat : 175 kali

Latihan SOAL UN IPA SD bagian 5

Telah dilihat : 2308 kali

Mudah Mengalikan Angka 12 | Fun Math